PERTEMUAN TAHUNAN INDUSTRI JASA KEUANGAN “KOLABORASI MEMBANGUN OPTIMISME DAN AKSELERASI PERTUMBUHAN BERKELANJUTAN”

PERTEMUAN TAHUNAN INDUSTRI JASA KEUANGAN “KOLABORASI MEMBANGUN OPTIMISME DAN  AKSELERASI PERTUMBUHAN BERKELANJUTAN”

Bandung, 21 Januari 2019

PERKEMBANGAN PASAR KEUANGAN TERKINI

Di tengah meningkatnya volatilitas pasar global maupun domestik di tahun 2018 lalu, kita patut bersyukur, secara umum stabilitas makroekonomi masih terjaga. Pertumbuhan ekonomi di tahun 2018 diperkirakan sekitar 5,15%[1], tertinggi sejak tahun 2014. Inflasi juga tetap terjaga rendah di level 3,13%. Kinerja perekonomian Indonesia yang resilient dan terus tumbuh diakui pula oleh internasional sebagaimana ditunjukan dalam perbaikan global competitiveness index dan easing of doing business Indonesia serta pengakuan beberapa lembaga rating international, seperti Moodys dan Fitch.

Sejalan dengan kinerja fundamental makroekonomi domestik, stabilitas sektor keuangan juga dapat terjaga dengan baik. Capaian ini merupakan modal yang penting bagi industri untuk dapat tumbuh lebih baik dan meningkatkan perannya sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi dan katalis keberhasilan reformasi struktural.

Pertumbuhan kredit perbankan terus berlanjut, mencapai 12,88% di tahun 2018, baik dari pemberian kredit oleh bank domestik yang tumbuh sekitar 12%, dan kredit yang diberikan oleh kreditur luar negeri melalui perwakilannya di Indonesia yang tumbuh sebesar 35,30%. Pertumbuhan kredit ini meningkat signifikan dibandingkan tahun 2017 dan diikuti oleh tren rasio NPL gross perbankan yang terus menurun dan tercatat sebesar 2,37% (net 1,0 %). Demikian juga dengan intermediasi di industri keuangan non bank yang tumbuh positif dengan rasio non-perfoming financing yang menurun.

Likuditas perbankan juga masih cukup memadai dengan Excess reserve perbankan tercatat sebesar Rp529 triliun. Sementara, Rasio kecukupan likuiditas lainnya jauh di atas thresholdnya. LDR perbankan memang mengalami sedikit peningkatan menjadi 94,04% akibat dari penurunan base money sebagai imbas terjadinya capital outlow selama tahun 2018. OJK, Bank Indonesia dan Kementrian Keuangan akan selalu bekerjasama untuk menjaga likuiditas di pasar keuangan agar tetap terjaga.

Di pasar modal, minat perusahaan untuk menghimpun dana terus meningkat. Jumlah emiten baru sepanjang tahun 2018 mencatat rekor tertingginya, yaitu sebanyak 62 emiten. Sedangkan nilai penghimpunan dana tercatat sebesar Rp166 triliun, relatif lebih rendah dibandingkan tahun 2017 yang sebesar Rp255 triliun. Adapun total dana kelolaan investasi tercatat mencapai Rp746 triliun, meningkat 8,3% dibandingkan akhir tahun 2017.

Pertumbuhan intermediasi industri keuangan ini ditopang dengan permodalan yang sangat memadai. Capital Adequacy Ratio perbankan tercatat sebesar 23,50%, sedangkan Risk-Based Capital industri asuransi umum sebesar 332% dan asuransi jiwa sebesar 441%, lebih tinggi dari threshold 120%. Gearing ratio perusahaan pembiayaan tercatat sebesar 2,97 kali, jauh di bawah threshold maksimal sebesar 10 kali. Hal ini memberikan bantalan yang kuat dalam kondisi pasar keuangan global yang mungkin masih berfluktuasi tahun ini.

PROYEKSI PEREKONOMIAN DAN SEKTOR JASA KEUANGAN INDONESIA 2019

Di tahun 2019 ini, OJK memperkirakan  tekanan dari pasar keuangan global akan berkurang dengan menurunnya proyeksi pertumbuhan ekonomi negara maju dan melambatnya laju kenaikan FFR, sehingga akan mengurangi tekanan rebalancing portfolio keluar dari emerging markets. Di sisi domestik, reformasi struktural tetap akan dilanjutkan untuk menurunkan ketidakseimbangan eksternal melalui peningkatan ekspor dan substitusi impor.

OJK optimis tren perbaikan perekonomian dan kinerja sektor keuangan yang positif ini akan berlanjut di tahun 2019. Pertumbuhan ekonomi akan terus meningkat, diperkirakan mencapai 5,3%[2], didorong peningkatan efisiensi dan daya saing, serta peningkatan konsumsi Pemerintah dan masyarakat. Tingkat inflasi juga diperkirakan masih terjaga relatif rendah di level 3,5%[3], seiring perbaikan infrastruktur logistik.

OJK  memperkirakan kinerja intermediasi lembaga jasa keuangan tumbuh kuat dengan pertumbuhan kredit perbankan di kisaran 13±1%, dengan Rasio NPL diproyeksikan turun di akhir tahun 2019. Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga diperkirakan juga meningkat menjadi 8%-10%. Optimisme ini turut diperlihatkan oleh pelaku perbankan, sebagaimana tercermin dalam Rencana Bisnis Bank tahun 2019, yang menargetkan ekspansi kredit dan Dana Pihak Ketiga masing-masing sebesar 12,1% dan 11,5%.

Dengan optimisme perbaikan ekonomi tersebut, di pasar modal OJK memproyeksikan tambahan 75 – 100 emiten baru di tahun 2019 dengan jumlah emisi di kisaran Rp200 triliun – Rp250 triliun. Di Industri Keuangan Non Bank, pertumbuhan asetnya secara umum diperkirakan juga meningkat. Aset asuransi jiwa diperkirakan tumbuh sebesar 10%-13% dan asuransi umum tumbuh 14%-17%. Sementara itu, aset perusahaan pembiayaan tumbuh 8%-11% dan aset dana pensiun diperkirakan akan tumbuh moderat, yaitu sekitar 7%-9% untuk Dana Pensiun Pemberi Kerja dan sekitar 13%-16% untuk Dana Pensiun Lembaga Keuangan.

 

ARAH KEBIJAKAN KE DEPAN

Di tengah capaian-capaian dan optimisme tadi, OJK melihat masih ada downside risks yang membayangi momentum pertumbuhan global dan domestik, namun tidak sebesar tahun 2018, diantaranya dampak normalisasi kebijakan moneter negara maju, tensi trade war Amerika Serikat dan Tiongkok yang tidak kunjung mencapai kesepakatan yang solid, serta perkembangan geopolitik di beberapa kawasan dan pelemahan ekonomi beberapa negara emerging market.

Menyikapi  kondisi tersebut OJK akan senantiasa hadir untuk memfasilitasi dan memberikan kemudahan dalam mendukung sektor-sektor prioritas Pemerintah untuk memberikan ruang gerak sektor riil yang lebih besar. Pada tahun 2019 ini, kebijakan dan inisiatif OJK akan difokuskan pada lima area, yaitu:

PERTAMA, memperbesar peran alternatif pembiayaan jangka menengah dan panjang bagi sektor strategis, baik Pemerintah dan swasta, melalui pengembangan pembiayaan dari pasar modal, dengan target emisi baru di kisaran Rp200 triliun – Rp250 triliun, dan 75 – 100 emiten baru sebagaimana yang telah kami sampaikan dalam paparan sebelumnya. Untuk itu OJK akan mendorong, memfasilitasi, dan memberikan insentif kepada calon emiten melalui penerbitan efek berbasis utang/syariah, Reksa Dana Penyertaan Terbatas (RDPT), Efek Beragun Aset (EBA), Dana Investasi Real Estate (DIRE), Dana Investasi Infrastruktur (DINFRA), instrumen derivatif berupa Indonesia Goverment Bond Futures (IGBF), Medium-Term-Notes (MTN), dan pengembangan produk investasi berbasis syariah, diantaranya Sukuk Wakaf.

Untuk mendukung upaya global Sustainable Development Goals, OJK terus mendorong realisasi program keuangan berkelanjutan dan blended finance untuk proyek-proyek yang ramah lingkungan dan sosial termasuk 31 proyek dengan skema blended finance yang disepakati dalam forum pertemuan tahunan IMF-World Bank Oktober lalu di Bali.

 KEDUA, dalam mendukung upaya pemerintah untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi nasional, industri jasa keuangan akan didorong untuk meningkatkan kontribusi pembiayaan kepada sektor prioritas seperti industri ekspor, substitusi impor, pariwisata maupun sektor perumahan, dan industri pengolahan.  Untuk itu OJK akan mendorong realisasi program Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata bekerja sama dengan instansi terkait, diantaranya melalui pengembangan skema pembiayaan serta ekosistem pendukungnya, termasuk asuransi pariwisata, dukungan pendampingan kepada pelaku UMKM dan mikro di sektor pariwisata. Selain itu, OJK juga mendukung percepatan peran Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) dalam mendorong ekspor.

KETIGA, OJK menaruh perhatian besar pada penyediaan akses keuangan bagi UMKM dan masyarakat kecil di daerah terpencil yang belum terlayani oleh Lembaga Keuangan Formal. Untuk itu, OJK akan meningkatkan kerja sama dengan Lembaga dan instansi terkait, diantaranya dalam rangka memfasilitasi penyaluran KUR dengan target sebesar Rp140 triliun khususnya dengan skema klaster bagi UMKM di sektor pariwisata dan ekspor,  pendirian Bank Wakaf Mikro menjadi sekitar 100 lembaga pada akhir tahun 2019, percepatan pembentukan sekitar 100 BUMDes Center di berbagai daerah, bekerja sama dengan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dengan tujuan optimalisasi aktivitas ekonomi masyarakat desa, termasuk juga penyaluran KPR Milenial, Bansos Non-Tunai, MEKAAR dan juga UMi.

OJK juga akan mendorong lembaga jasa keuangan untuk meningkatkan akses keuangan ke daerah-daerah terpencil melalui pemanfaatan teknologi, seperti perluasan Laku Pandai (branchless banking) dalam menjadi agen penyaluran kredit mikro di daerah. Kami juga akan terus mengembangkan dan mengoptimalkan peran Perusahaan Efek di daerah.

OJK  juga akan merevitalisasi peran Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) dan Satgas Waspada Investasi agar dapat mendukung pencapaian target indeks inklusi keuangan sebesar 75% di tahun ini dan peningkatan perlindungan konsumen sektor jasa keuangan.

KEEMPAT, OJK akan mendorong inovasi industri jasa keuangan dalam menghadapi revolusi industri 4.0. Untuk itu, OJK akan menyiapkan ekosistem yang memadai dan mendorong lembaga keuangan untuk melakukan digitalisasi produk dan layanan keuangannya dengan manajemen risiko yang handal. Berkembangnya start up Fintech akan terus difasilitasi dan dimonitor, termasuk start up FinTech Peer-to-Peer Lending dan Equity Crowdfunding melalui kerangka pengaturan yang kondusif dalam mendorong inovasi dan sekaligus memberi perlindungan yang memadai bagi konsumen.

Bersama lembaga dan instansi terkait, OJK akan meningkatkan literasi masyarakat terhadap fintech dan memperkuat penegakan hukum bagi start-up fintech ilegal yang dapat merugikan masyakat luas.

KELIMA,  berkaitan dengan reformasi industri dan internal OJK.  Dalam hal ini OJK akan akan fokus pada pemanfaatan teknologi dalam proses bisnis, baik dalam pengawasan perbankan berbasis teknologi, dan perizinan yang lebih cepat termasuk proses fit and proper test dari 30 hari kerja menjadi 14 hari kerja.

Struktur perbankan terus diperkuat dengan meningkatkan skala ekonomi dan daya saing serta efisiensi perbankan melalui intensitas penggunaan teknologi informasi, tidak terkecuali Bank Pembangunan Daerah. OJK juga akan mendorong pemanfaatan platform sharing untuk meningkatkan penetrasi dan efisiensi industri perbankan syariah.

Percepatan transformasi industri keuangan non-bank (IKNB) akan dilakukan dengan peningkatan tata kelola, aspek prudensial, maupun pelaksanaan market conduct serta penyempurnaan pengawasan berbasis risiko, kebijakan terkait asset registry dan rencana bisnis lembaga keuangan non-bank.

TANTANGAN DAN PELUANG PEREKONOMIAN JAWA BARAT

Berikut beberapa fokus kebijakan yang menjadi priotitas OJK dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Jawa Barat.

PERTAMA, OJK akan mendorong pengembangan Kawasan Jawa Barat yang berwawasan lingkungan dan sosial untuk mengurangi risiko social cost kedepan. Pembangunan ekonomi suatu daerah harus mengedepankan tidak hanya aspek ekonomi tetapi juga aspek sosial, dan Lingkungan Hidup. Untuk itu, pembangunan kawasan berwawasan lingkungan menjadi penting untuk diprioritaskan dan menyeluruh, tidak hanya pemukiman berwawasan lingkungan tetapu juga kawasan industri berwawasan lingkungan.

Pengembangan Kawasan berwawasan lingkungan membutuhkan pembiayaan besar dan membutuhkan lock up dana investasi yang jangka panjang dan secara komersial tidak layak. Sedangkan mengandalkan APBN sangat terbatas.

Untuk itu, diperlukan alternatif pembiayaan dari potensi daerah. Meresponse kebutuhan ini, OJK akan menfasilitasi Pemerintah Jawa Barat untuk menerbitkan Obligasi Daerah sebagai salah satu sumber pembiayaan infrastruktur. Melalui instrumen ini Pemerintah Daerah dapat memperluas cakupan pembangunan infrastrukturnya, yang pada akhirnya dapat meningkatkan geliat sektor riil dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah.

OJK juga akan menfasilitasi penyediaan berbagai alternatif pembiayaan yang berwawasan lingkungan dan sosial seperti green bonds/sukuk dan blended finance dalam melengkapi alternatif pembiayaan bagi Pemerintah Daerah dengan mengacu pada kebijakan kami yang tertuang dalam POJK Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik.

 KEDUA, OJK  akan memfasilitasi pengembangan industri di Jawa Barat yang lebih kompetitif mengingat potensinya yang besar karena dekat dengan Jakarta.  Risiko relokasi industri akibat permasalah terkait buruh perlu menjadi perhatian.  Kami akan mendorong penyediaan pembiayaan dari sektor jasa keuangan untuk ekspansi usaha, penyediaan bahan baku industri dan aspek infrastruktur usaha dalam bentuk kelogistikan termasuk pergudangan dan infrastruktur jalan.

KETIGA, terus mendorong pemerataan kesejahteraan masyarakat di Jawa Barat. Pemerataan pendapatan harus terus didorong. Berdasarkan data statistik, rasio Gini di Jawa Barat pada bulan September 2018 tercatat sebesar 0,405, lebih tinggi dibandingkan September 2017 sebesar 0,393 dan lebih tinggi dari capaian nasional yang sebesar 0,384.  Hal ini menunjukkan masih banyak pekerjaan rumah yang harus dilakukan, karena masih terdapat kantong-kantong masyarakat berpenghasilan rendah di beberapa daerah di Jawa Barat. Berbagai program penyediaan pembiayaan yang memiliki jangkauan luas dan dengan bunga rendah seperti laku pandai, bank wakaf mikro, KUR klaster, BUMDES center, serta fintech diharapkan dapat terus ditingkatkan untuk mengurangi ketimpangan pendapatan ini. Diharapkan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Jawa Barat dapat lebih inovatif dan efektif dalam menjalankan fungsinya.

KEEMPAT,  OJK  akan meningkatkan perlindungan konsumen keuangan khususnya konsumen kredit retail dan consumer serta Fintech yang akhir-akhir ini banyak pengaduan. Untuk itu kami akan memperkuat penerapan market conduct di industry jasa keuangan dan juga mengoptimalkan peran satgas waspada investasi.

Informasi lebih lanjut:
Kepala OJK Regional 2 Jawa Barat Sarwono
Telp. 022-4268709 Email: kr2-jabar@ojk.go.id

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


− 5 = two

Current day month ye@r *